Pemprov bantah tak serius menangani penyalagunaan narkoba di Jatim.
Jatim - bjO/B21
Justru, pemprov bersama Polda Jatim dan istansi lainnya terus mengobarkan semangat untuk memerangi penyalahgunaan narkoba.
Kepedulian Pemprov Jatim dalam penanggulangan narkoba masih menyedihkan dan perlu dipertanyakan lagi. Pasalnya, pemprov tidak berani menjalankan program tes urine atau tes narkoba bagi seluruh staf PNS di lingkungan pemprov Jatim.
Padahal pada tahun 2008, sudah dianggarkan Rp 3,3 miliar dalam APBD untuk tes narkoba di lingkungan pemprov dan penerimaan calon praja IPDN.
Anggota Komisi A DPRD Jatim A Basuki Babussalam ketika itu mengatakan, dari dana Rp 3,3 miliar yang dianggarkan itu hanya terpakai sebesar Rp 339,4 juta.
“Dana itu hanya dipakai untuk tes penerimaan praja IPDN. Untuk tes narkoba di lingkungan PNS pemprov tidak dijalankan sama sekali. Akhirnya, dana dikembalikan sebesar Rp 2,960 miliar,” tegasnya.
Gus Ipul membantah sikap pemprov yang tak serius menangani narkoba.
“Kami sangat serius menangani masalah narkoba ini. Bahkan kami juga akan mengambil langkah-langkah penanganan penyalahgunaan narkoba ini pada semua sektor. Termasuk di bidang pendidikan kami juga siapkan kurikulum khusus narkoba,” kata Wagub Jatim Saifullah Yusuf ditemui di ruang kerjanya, Jumat (3/7) petang.
Menurutnya, kasus penyalahgunaan narkoba memang sudah semakin rawan, sehingga semua pihak harus bersatu padu untuk memberantasnya.
Pemprov Jatim sendiri, sudah mempersiapkan diri untuk melakukan tes urine pada seluruh pegawai di lingkungan Pemprov Jatim.
“Kami jadwalkan triwulan ketiga tahun 2009 ini tes urine tersebut dilakukan,” tegasnya.
Dari data Polda Jatim, lanjut Gus Ipul, hasil ungkapan kasus narkoba di Jatim terus meningkat.
Pada tahun 2007 misalnya, Polda Jatim berhasil mengungkap 326 kasus narkoba dengan jumlah tersangka 348 orang.
Jumlah ini meningkat pada tahun 2008 yang berhasil mengungkap 383 kasus dengan 490 tersangka.
Sedangkan sejak Januari hingga Mei 2009 ini, sudah 258 kasus yang berhasil diungkap dengan 327 tersangka.
Sementara itu, di wilayah Polwiltabes Surabaya merupakan yang terbanyak mengungkap kasus narkoba.
Pada tahun 2007 lalu, sebanyak 1.266 kasus berhasil diungkap dengan 1.504 tersangka.
Tahun 2008 jumlah kasus yang diungkap menurun menjadi 1.207 kasus dengan 1.464 tersangka.
Sedangkan mulai Januari hingga Mei 2009, berhasil mengungkap 492 kasus dengan 598 tersangka.
“Kalau kita hitung seluruh kasus di Jatim, tahun 2007 pihak kepolisian berhasil mengungkap kasus narkoba sebanyak 2.255 kasus, tahun 2008 sebanyak 2.525 kasus dan hingga Mei 2009 mengungkap 1.233 kasus. Sedangkan tersangkanya sebanyak 2.789 pada tahun 2007, dan 3.287 tersangka tahun 2008 serta 1.598 tersangka hingga Mei 2009,” paparnya.
Jadi Kurikulum
Mengingat tingginya kasus penyalahgunaan narkoba ini, jelas Gus Ipul, sedikitnya ada empat langkah yang akan ditempuh, yakni upaya penangkalan, pencegahan, penegakan hukum serta pengobatan (rehabilitasi).
Salah satu upaya untuk tangkal generasi muda agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, Pemprov Jatim sudah persiapkan kurikulum khusus pada seluruh tingkatan sekolah, mulai SD, SMP dan SMP dan yang sederajat.
“Kurikulum ini bukan dalam bentuk pelajaran, tetapi diberikan suatu ceramah paling tidak dalam satu semester dua atau tiga kali. Juga para guru di kelas secara berkala melakukan pemeriksaan pada tas atau bawaan siswa,” jelasnya.
Sedangkan untuk melakukan tes urine pada pegawai di lingkungan Pemprov Jatim, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Pemporv Jatim.
“Jadi nanti masing-masing SKPD akan gelar tes urine ini bagi karyawan di lingkungannya. Dengan demikian, tes urine ini akan lebih efektif,” ungkapnya.
Jika ada PNS yang terbukti terlihat kasus narkoba, tambahnya, Pemprov Jatim juga sudah mempersiapkan sanksi yang akan diberikan.
“Sanksi kita siapkan mulai paling ringan hingga berat. Paling berat adalah pemecatan dengan tidak hormat,” tegasnya.
