Fraksi Gerindra DPRD Jateng menilai adanya kekurangseriusan pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam menciptakan stabilitas ekonomi di Jawa Tengah.

Ketidakseriusan itu tampak dalam sikap pemprov yang tidak berani mematok proyeksi angka inflasi secara riil. Dalam Nota Keuangan RAPBD 2010 hanya disebutkan kurang dari 2 digit padahal BPS dan BI memproyeksikan besaran inflasi antara 2,7 sampai 3,2 persen.
“Secara umum kami berharap agar proyeksi pertumbuhan ekonomi ke depan meninkat minimal sebesar dua digit atau minimal 10 persen,” kata juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Jateng Zaenal Abidin dalam rapat paripurna yang digelar, Senin (2/11).

Harapan Zaenal tersebut mengacu pada analisis kondisi perekonomian secara makro yang didukung analisis proyeksi Bank Indonesia tentang prospek ekonomi ke depan yang memperkirakan pada tahun 2010 Jateng berada pada kisaran 10 persen.

Tetapi harapan tersebut jadi mengecil lantaran pendapatan sektoral yang tercantum dalam Nota Keuangan RAPBD Jateng tahun 2010 banyak berkurang seperti yang terjadi pada sektor pertanian.
“Kami melihat bahwa pembangunan sektor  pertanian merupakan salah satu prioritas untuk mendongkrak pendapatan daerah. Tapi sayangnya, alokasi pembangunan pertanian yang dialokasikan, tidak diimbangi prioritas program yang memadai. Sangat ironis kalau hal itu dikaitkan dengan taraf kesejahteraan petani,” jelas zaenal.

Tragisnya lagi, lanjutnya, panen raya banyak dikuasai oleh para saudagar dan para pengusaha sehingga petani dan para buruh tani yang memang hanya pekerja pertanian, kondisinya jelas sangat memprihatinkan.

“Karena itu pemerintah sudah selayaknya memperjuangkan hak-hak petani untuk mendapatkan pengahasilan yang memadai,” tegasnya.

Liputan: Mim/B21