19 staf dan tenaga ahli DPRD Jawa Tengah periode mendatang diharapkan mampu memberikan konstribusi yang cermat dan akurat bagi keberadaan dewan. Baca Berita Lengkapnya »
Keberadaan pasar tradisional terancam oleh menjamurnya pendirian toko modern atau supermarket. Baca Berita Lengkapnya »
Fraksi Amanat Nasional (FAN) DPRD Jawa Tengah mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memulai menerapkan sistem rental untuk kendaraan dinas. Baca Berita Lengkapnya »
Fraksi Gerindra DPRD Jateng menilai adanya kekurangseriusan pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam menciptakan stabilitas ekonomi di Jawa Tengah. Baca Berita Lengkapnya »
Kebijakan pemerintah menaikkan gas elpiji secara berkala setiap bulan Rp. 100,- untuk jenis tabung 12 kg, 50kg dan gas untuk industri dinilai bertentangan dengan semangat untuk mensejahterakan rakyat kecil.
Menurut Wakil Ketua FPP DPRD Jateng Drs Istajib, kebijakan konversi minyak tanah menjadi gas yang selama ini berjalan dengan baik justru ternoda dengan kebijakan menaikkan gas.
“Kami khawatir berdampak pada kenaikan harga-harga yang lain, sehingga upaya mensejahterakan masyarakat kecil jalan di tempat alias gagal,” tegas Isatjib dalam rilisnya yang diterima berita21.com, Rabu (21/10).
Di beberapa tempat di Jawa Tengah masyarakat sudah beralih dari tabung gas 12 kg ke tabung gas 3 kg sebagaimana terjadi pada pelaku usaha kecil menengah di Solo.
Istajib menambahkan berdasarkan sumber dari Pertamina Pemasaran Jateng dan DIY, data realisasi elpiji Jateng dan DIY 12 kg pada tahun 2007: 11,057 juta tabung, 2008: 12,454 juta tabung dan 2009: 8,5 juta tabung (Januari-September). Ini menunjukkan pengguna gas elpiji 12 kg semakin menurun dan beralih ke tabung 3kg.
“Karena itu kami berharap agar pemerintah untuk tidak menaikkan gas elpiji dulu, karena perekonomian masyarakat belum membaik. Seharusnya pemerintah sebelum menaikkan gas terlebih dahulu mempersiapkan tata niaga gas, karena di pasaran beredar gas bersubsidi dan non subsidi, masyarakat yang berhak mendapatkan gas subsidi harus dilindungi,” katanya.
Ia juga berharap agar distribusi gas 3 kg bersifat tertutup melalui agen-agen tertentu dan pembelinya masyarakat miskin yang berhak menikmati gas subsidi dengan menggunakan kartu atau kupon.
