Ketua Paguyuban RT-RW Kota Semarang Nunung Sriyanto, SH, MH mengaku kecewa atas kemelut yang terjadi di DPRD Kota Semarang. Apalagi seluruh anggota paguyuban baik di tingkat kota sampai di tingkat kelurahan ikut andil memilih para wakil rakyat tersebut.

 “Terus terang kami memang merasa kecewa atas kemelut yang terjadi di DPRD Kota Semarang,” tandas Nunung ketika memberi sambutan dalam acara Pengukuhan Pengurus Paguyuban RT-RW Se-Kota Semarang di Gedung Moch Ichsan Lt 8 Balaikota Semarang, Sabtu (14/11) malam.

Nunung menjelaskan kisruh mempersoalkan pimpinan komisi yang terjadi di DPRD Kota Semarang itu menunjukkan bahwa para wakil rakyat kurang bisa berlapang dada tentang arti sebuah jabatan. Padahal jabatan itu amanat yang harus diterima dan dilaksanakan semaksimal mungkin. Bukan sekadar untuk mencari posisi lebih mapan sampai melupakan kewajiban dasarnya sebagai anggota dewan.

Dalam pengukuhan yang diikuti sekitar 200 pengurus paguyuban tingkat kelurahan, kecamatan dan kota itu Nunung berharap agar kemelut bisa segera diatasi sehingga tugas kedewanan lebih terfokus.

Selain masalah kisruh di lembaga dewan, Nunung juga berikrar akan memajukan Kota Semarang bersama dengan seluruh anggota paguyuban. Diakui, untuk menuju tahapan itu memang tidak mudah, karena harus melewati berbagai tahapan seperti pembekalan ke-RT-an dan ke-RW-an  serta memperhatikan uang operasional.

“Selama ini biaya operasional yang diterima ketua rt dan rw sebesar dua ratus empat puluh ribu rupiah dan diterimakan setahun dua kali, eh setahun sekali. Syukur dalam anggaran berikutnya yakni tahun 2010 nanti uang operasionalnya dinaikkan,” seloroh Nunung.

Terkait uang operasional rt dan rw, Walikota Semarang H Sukawi Sutarip usai melakukan pengukuhan mengatakan bahwa pihaknya akan terus memperhatikan rt dan rw karena memang ujung tombak pemerintahan. Tahun-tahun sebelumnya penerimaan uang operasional dua ratus empat puluh ribu rupiah itu telah diserahkan dua kali dalam satu tahun.

“Tetapi khusus tahun 2009 ini hanya satu kali penerimaan berdasarkan anggaran murni. Persoalan ini memang tidak lepas dari eksistensi DPRD Kota Semarang yang saat ini lagi rewel,” jelas walikota sambil menambahkan kalau usai acara pengukuhan peserta diundang melihat langsung pagelaran wayang kulit Ki Djoko Edan dengan lakon Kusumo Nagoro di halaman balaikota.

Liputan:Mim/B21 

Kota Semarang pada tahun 2013 diharapkan sudah bebas banjir dan bebas dari genangan air yang merusakkan infrastruktur.

Indikasi yang memperkuat harapan tersebut adalah dibangunnya Waduk Jatibarang yang pelaksanaannya sudah dimulai sejak tahun 2009 ini.

Hal itu diungkapkan Wakil Walikota Semarang Machfud Ali dalam acara sosialisasi Paguyuban RT-RW se- Kota Semarang, Juma’t (13/11). Acara yang direncanakan dimulai pukul 19.00 itu molor hingga pukul 20.15  karena Mahfud Ali terlambat datang akibat padatnya acara yang harus diikuti dari tempat satu ke tempat lainnya.

Mahfud menjelaskan Waduk Jatibarang itu nantinya akan digunakan untuk menampung air dari berbagai daerah di Kota Semarang.

Sebagai penampungan, tentunya harus didesain secara sistematis agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

“Selain penanggulangan berupa pembuatan waduk tersebut ada hal penting yang harus dibudayakan di tengah-tengah masyarakat.  Hal itu tak lain adalah budaya membuang sampah pada tempatnya,” tandasnya.

Bagaimanapun alasannya, lanjut Mahfud, membuang sampah sembarangan apalagi di selokan-selokan, akan menimbulkan banjir berkepanjangan. Saluran air mampet sehingga air tidak bisa mengalir dengan lancer.

“Yang jelas budaya membuang sampah pada tempatnya itu kedepannya akan sangat besar manfaatnya bagi perkembangan tata perkotaan dan peningkatan kesejahteraan,” tegasnya.

Liputan:Mim/B21

Penanggung Jawab Paguyuban RT-RW Kota Semarang Prof Dr Rasdi Eko Siswoyo M.Sc meminta agar pengurus RT dan RW se Kota Semarang mampu bersikap profesional.

Dengan sikap yang demikian, diharapkan mampu memberi pelayanan kepada warganya secara maksimal.

“Sikap profesional seperti itu baik disadari maupun tidak, akan menumbuhkan nuansa kedamaian dalam masyarakat,” jelas Prof Rasdi ketika memberi pengarahan dalam acara Silaturrohmi Paguyuban RT-RW Kota Semarang, di Balai Kota Semarang, Juma’t (13/11) malam.

Meskipun jabatan itu hanya jabatan sosial, lanjutnya, eksistensi dari jabatan itu sejatinya merupakan ujung tombak pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat luas.

Artinya, lembaga ke-RT-an dan ke-RW-an itu merupakan lembaga yang sangat vital dalam rangka ikut mensukseskan program-program pemerintah.  Dijelaskan, untuk mencapai kepengurusan yang profesional itu memang tidak mudah.

Apalagi mereka berada pada satu komunitas yang daerahnya tidak terlalu luas sehingga  antara satu dengan keluarga lainnya sudah saling mengenal.

“Tetapi kalau mereka dibekali dengan juklak dan juknis (petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis-red) melalui pendidikan informal semacam pemberian tutor atau diklat yang penanganannya juga secara profesional,  saya yakin mereka juga mampu bersikap profesional, tidak imbas-imbis,” katanya sambil menambahkan jika programnya itu tidak disetujui walikota, dirinya akan mundur dari jabatan penanggung jawab paguyuban.

Selain itu, Rasdi juga meminta agar paguyuban yang menjadi tanggung jawabnya itu benar-benar kondusif, tak ada perselisihan dan persengketaan di dalamnya.

Apalagi, lanjutnya, sumber dari paguyuban itu adalah kerukunan antar tetangga dan warga masyarakat dalam satu wilayah.

“Karena itu paguyuban RT-RW juga harus guyub rukun berkiprah demi kemajuan warga tanpa memandang perbedaan ras, suku maupun agama,” tegas Rasdi.

Liputan:Mim/B21

Pelaksanaan Hak Azasi Manusia (HAM) jaman orde baru sungguh memprihatinkan. Hanya sebagian kecil masyarakat yang berani meneriakkan hak-haknya sebagai warga Negara.

“Kondisi itu jika dibandingkan dengan keadaan sekarang sudah sangat jauh berbeda. Pemerintah lebih longgar dalam memberikan batasan-batasan tentang pelaksanaan HAM karena memang benar-benar dilindungi undang-undang,” kata Camat Ngaliyan, Ir H Supratono dalam acara Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (Ranham) Kota Semarang, di Aula Kecamatan Ngaliyan, Kamis (12/11).

Hadir dalam acara sosialisasi Ranham Sutanto SH (Bagian Hukum Setda Kota Semarang), AKP Ana Mariana, SH,MH (Reskrim Poltabes Semarang), Afdhoro, SH,MH (Pengadilan Negeri Semarang), kepala kelurahan, LPMK, perwakilan RT/RW, tokoh masyarakat dan pimpinan instansi se Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

Supratono menambahkan pemerintah saat ini terus menggalakkan pemahaman terhadap masyarakat agar lebih memahami dan menyadari tentang pentingnya HAM. Baik mereka yang duduk sebagai pejabat maupun warga negara yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Sutanto dalam uraiannya menegaskan masyarakat diharapkan dapat ikut serta dalam perlindungan HAM dengan menyampaikan persoalan dan pelanggaran HAM kepada Panitia Pelaksana Ranham Kota Semarang di Lt 2 Gedung Moch Ichsan Pemkot Semarang.

Apalagi, lanjutnya, Ranham diharapkan mampu mengoordinasi antara institusi untuk menyamakan persepsi dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum dan HAM. Unsur yang terlibat di dalamnya pun sudah mewakili semua unsur yang terdapat dalam masyarakat.

“Mereka yang masuk dalam Ranham adalah mereka yang mewakili unsur Muspida, unsure aparatur di lingkungan Kota Semarang, akademisi, tokoh agama, LSM dan lain-lain,” jelas Sutanto.

Afdhori menambahkan kemajuan pelaksanaan HAM di lingkungan pengadilan juga sudah bisa dirasakan. Selama ini, pengadilan telah memberikan tempat berbeda antara tahanan pria dan wanita. Peradilan anak pun sudah dipisahkan.

“Masyarakat juga harus bersyukur mengenai peradilan HAM yang saat ini baru dilaksanakan di pusat, sudah mulai muncul wacana agar peradilan HAM melalui Hakim Ad Hock, di daerah provinsi bahkan sampai ke daerah kota dan kabupaten,” tegasnya.

Liputan:Mim/B21

Pemerintah Kota Semarang akan menggelar lomba membuat souvenir khas Kota Semarang, Minggu (1/11), pukul 06.00 - 11.00, di Lapangan Simpanglima dengan hadiah total mencapai Rp. 5 Juta. Baca Berita Lengkapnya »